Pemerintah menargetkan penyelesaian masalah honorer tuntas pada 2012 mendatang. Pasalnya, pengangkatan CPNS dari honorer kategori satu (yang dibiayai APBN/APBD) akan dilakukan tahun ini. Itu berarti yang tersisa honorer kategori dua (tidak dibiayai APBN/APBD).
“Penyelesaian honorer akan dituntaskan pada 2012. Yang jadi sasaran adalah honorer kategori dua (yang tidak dibiayai APBN/APBD) karena kategori satu sudah tahapan menunggu penetapan NIP,” tutur Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan di Jakarta, Selasa (8/3).
Untuk honorer kategori dua akan dimasukkan dalam formasi CPNS 2011 dan dites tahun ini. Sedangkan pemberkasan NIPnya dilakukan pada awal 2012. “Kategori satu pasti tuntas tahun ini. Kalau kategori dua sulit tahun ini diselesaikan karena mereka masih harus dites lagi. Tidak seperti kategori satu yang tanpa tes,” ujarnya.
Ditanya formasi formasi CPNS untuk honorer kategori, menurut Mangindaan, masih tetap didominasi guru. Disusul tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, tenaga administrasi, serta teknis lainnya.
“Kita harapkan pengangkatan CPNS dari honorer terakhir 2012. Setelah itu tidak ada lagi. Bagi yang tidak lolos tes tahun ini, akan menjadi PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan akan diatur dalam PP sendiri juga,” tandas menteri dari Partai Demokrat ini.
MORATORIUM
Usulan penghentian sementara atau moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) terus dikaji. Pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) mengusulkan moratorium itu dijalankan tidak kaku. Penghentian CPNS baru hanya untuk pos-pos tertentu.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Sesmen Pan dan RB Tasdik Kinanto di Jakarta kemarin (12/7). Dia menuturkan, tim dari Kemen PAN dan RB sedang mengkaji usulan moratorium bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Neger (Kemendagri). “Pada intinya moratorium itu oke. Tapi tidak bisa gegabah, harus dikaji dulu,” tandasnya.
Dia menjelaskan, desakan moratorium pengangkatan CPNS baru muncul karena beban belanja pegawai cukup besar. Tasdik menerangkan, sebelum moratorium itu dijalankan, perlu ada kajian tentang jumlah dan jabatan PNS di seluruh instansi pemerintah. Baik yang berada di pusat, maupun di daerah.
Menurut Tasdik, arah moratorium bisa total dengan menghentikan seluruh rekrutmen CPNS. Tapi, cara ini beresiko memunculkan masalah baru bagi daerah-daerah yang secara riil kekurangan CPNS. “Jika bagi daerah yang PNS-nya menumpuk bukan masalah. Tapi kan harus dijalankan secara adil,” jelas Tasdik.
Dia mencontohkan, jika tenaga kesehatan masih dibutuhkan di daerah tertentu, lowongan CPNS masih bisa dibuka. Begitu pula untuk pendidik. Lowongan CPNS bagi pendidik bisa dihentikan bagi guru-guru pada mata pelajaran tertentu yang dihitung telah overload. “Misalnya hasil kajian kita bersama Kemendiknas ada kelebihan guru pendidikan bahasa Indonesia, maka tidak ada lowongan lagi untuk CPNS guru bahasa Indonesia,” kata dia.
Selanjutnya, model moratorium CPNS juga bisa dijalankan secara lunak dengan menerapkan zero growth atau pertumbuhan nol CPNS. Cara ini, diajalankan dengan hanya merekrtu CPNS baru sesuai dengan data PNS yang pensiun, dipecat, atau mundur. “Pada intinya, zero growth ini hanya mengisi kursi PNS yang kosong,” jelas Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho.
Ramli menjelaskan, tahun ini masih terjadi ketimpangan dengan total PNS yang pensiun dengan usulan CPNS baru. Tapi karena masih usulan, bisa saja kuotanya nanti jauh lebih rendah.
Tahun ini PNS yang pensiun di lingkungan instansi pusat dan daerah sejumlah 107.418 orang. Sedangkan usulan CPNS baru dari pemerintah pusat dan daerah sebesar 700 ribuan. Angka pensiun PNS periode 2012 naik menjadi 124.175 orang, 2013 (123.167), dan 2014 (133.734).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) masih mengkaji usulan moratorium (penghentian sementara) penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil) dari Tim Reformasi Birokrasi. Sebab, langkah seperti itu pernah dilakukan tetapi malah muncul masalah baru.
“Dulu kita sudah pernah menghentikan penerimaan CPNS, sekitar tahun 2000-an, tetapi malah banyak tenaga honorer yang bermunculan. Sampai sekarang pun masih menjadi masalah karena jumlah PNS memang tidak bertambah tetapi banyak tenaga honorer yang lantas minta diangkat (menjadi PNS-red),” ujar Deputi Sumber Daya Manusia Bidang Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli Naibaho saat dihubungi kemarin.
Kementerian PAN mengaku sudah melakukan upaya serius untuk mengurangi jumlah PNS. Salah satunya tidak melakukan penambahan pegawai baru, melainkan hanya untuk mengisi kekosongan kursi yang ada.
Strategi itu dinilai lebih realistis karena jumlah PNS yang pensiun juga cukup tinggi. “Setidaknya ada 150 ribu kursi PNS yang kosong setiap tahun karena berbagai sebab seperti pensiun dan lain-lain,” kata dia.
Pihaknya mulai mempertimbangkan untuk tidak memberikan kuota CPNS secara besar-besaran. Bahkan, jumlah kuota CPNS nasional kedepan akan terus dipangkas. “Tahun ini sudah mulai, biasanya (lowongan) kan 300-an ribu orang, tahun ini maksimal 250 ribu orang. Itu pun karena ada pengangkatan CPNS tenaga honorer di daerah tertinggal. Tahun depan kita akan kurangi lagi,” tuturnya.
Ramli menambahkan, pemerintah daerah cenderung banyak menerima jumlah pegawai hingga menggerus dana pembangunan. Untuk itu, pemerintah pusat berupaya memperbaiki sistem penerimaannya dengan tidak mengabulkan semua usulan kuota kebutuhan pegawai di daerah. “Penerimaan CPNS harus proporsional, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kemampuan APBD,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi, Erry Riyana Hardjapamekas bersama dua anggotanya menyampaikan usulan kepada Wakil Presiden Boediono. Salah satunya Erry meminta agar dilakukan moratorium (penundaan sementara) penerimaan CPNS. “Selama penghentian itu pemerintah dapat melakukan perbaikan sistem, melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan, serta mencari masukan dari masyarakat,” ungkapnya.
Menurut dia, perlu dipikirkan cara agar tidak ada lagi pengangkatan CPNS secara sembarangan seperti yang terjadi di daerah-daerah. “Penerimaan CPNS harus sesuai kebutuhan. Untuk pengaturan di masa mendatang, Tim Independen mengharapkan agar RUU Aparatur Sipil Negara secara komprehensif mengatur tentang formasi dan CPNS, sehingga menjadi terpadu. Kita berharap tidak ada lagi hanya sekadar menerima CPNS,” cetusnya.
Erry mengusulkan pembentukan Reform Leaders Academy (RLA) sebagai upaya mendidik calon pemimpin masa depan yang memiliki potensi. “Akademi yang dimaksud bukan dalam pengertian sekolah, melainkan forum kepemimpinan reformasi, mencari pemimpin potensial di bidang birokrasi, disatukan dengan pemimpin dari luar birokrasi. Calon pemimpin tersebut dibina dengan format yang cermat dan terpadu, serta memiliki platform yang sama,” lanjutnya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mengaku siap menjadi pilot project program pensiun dini bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Program tersebut merupakan kelanjutan dari reformasi birokrasi di kementrian yang berkantor pusat di kawasan Lapangan Banteng tersebut.
Rencana pemerintah untuk mengurangi kuota CPNS baik di instansi pusat maupun daerah, mendapat persetujuan DPR RI. Wakil rakyat di Senayan setuju jika pengurangan CPNS itu memang bertujuan untuk mengurangi beban negara karena selama ini APBN/APBD banyak tersita untuk sektor belanja pegawai.
“Kalau tujuan pemerintah ingin melakukan efisiensi anggaran, kami pasti setuju jika mulai tahun ini kuota CPNS dikurangi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo yang dihubungi JPNN, Minggu (24/4).
Hanya saja, kata Ganjar, sebelum melakukan pengurangan kuota, pemerintah diminta untuk berhitung dengan cermat. Sebab, masih banyak masalah honorer yang butuh penyelesaian.
“Kalau kuota CPNS mulai tahun ini dikurangi karena hanya mengisi kuota PNS yang pensiun, meninggal, dipecat, dan lain-lain, bagaimana dengan honorer? Apa pemerintah tidak memikirkan nasib honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun itu,” ujarnya.
Dia menegaskan, bila pemerintah tidak mencarikan solusi untuk menuntaskan masalah honorer, Komisi II DPR RI tidak akan mengabulkan usulan tersebut. “Kami akan setuju dengan catatan masalah honorer tuntas. Kalau masih ada masalah, pengurangan kuota tidak akan kami setujui,” ucapnya.
Sebelumnya Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho mengatakan, mulai tahun ini kuota CPNS akan dikurangi. Jika tahun lalu, kuotanya masih 300 ribu lebih, tahun ini yang diusulkan maksimal 250 ribu. Dan pada 2012, tinggal 150 ribu orang.
Pengurangan kuota ini disesuaikan dengan kursi PNS yang tiap tahunnya kosong karena ada yang meninggal, mutasi, dipecat, berhenti, atau pensiun, yang jumlahnya sekitar 150 ribu. Harapannya, dengan pengurangan jumlah PNS, maka anggaran belanja pegawai bisa dikurangi. Dengan demikian pemerintah daerah akan lebih memusatkan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur
